Pada tahun 2000, seorang kolumnis ternama di AS, Thomas Friedmann mengkategorikan Indonesia, bersama dengan Rusia, sebagai “messy state”. Lebih lanjut, Friedmann menyebutkan bahwa dalam sebuah “messy state”, rezim lama yang sebelumnya mengalokasikan sumber daya, menjalankan peraturan dan mengumpulkan pajak digantikan oleh rezim baru yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga muncullah korupsi yang masif dan fragmentasi kekuasaan. Dengan kata lain, secara sederhana, negara gagal menjalankan perannya.

Dalam konteks masa itu, tentu pandangan Friedmann tidak dapat disangkal begitu saja. Kenyataannya kita mengalami pergantian rezim yang berdarah-darah. Konflik sosial terjadi di banyak daerah, institusi politik yang ada sedang mencari-cari bentuk terbaiknya, dan korupsi masih menjadi isu besar meskipun kemunculan rezim baru dipicu oleh perilaku korup rezim sebelumnya. Saat ini, enam belas tahun setelah pergantian rezim itu, tentu dapat dilihat dan dibuktikan adanya banyak perubahan berarti. Konflik sosial yang berujung kekerasan massal makin minimal dan pemberantasan korupsi mulai berhasil menyentuh aktor-aktor politik papan atas. Hal-hal di atas dapat menjadi bukti bahwa kita bukan lagi messy state sebagaimana opini Friedmann. Negara, kini mengetahui dan menjalankan peran dan fungsinya.

Namun benarkah demikian? Bahwa di Indonesia kini negara mampu menjalankan fungsinya dan selalu hadir di ruang publik?

Saat ini, negara masih kerap tak hadir di saat seharusnya mereka mengambil peran. Masuk akal jika kemudian hal ini menyebabkan kekacauan yang akut. Kekacauan itu, bisa dilihat secara gamblang di sejumlah ruas jalan di Jakarta, ibukota kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum, saking jamaknya telah menjadi hal biasa. Tidak ada aparat Pemerintah sebagai wakil negara yang menghukum pelanggar lampu lalu lintas di banyak perempatan. Para pelawan arus, pelanggar hak pejalan kaki juga dibiarkan begitu saja. Rasa-rasanya seperti tidak ada negara di ruas-ruas jalan itu. Ketika semestinya pemotor yang melanggar aturan mendapat konsekuensi hukum dari perbuatannya, ia hanya akan berhadapan dengan resiko yang bersifat privat: kecelakaan.

Padahal, bukankah kehadiran negara memang dalam hal-hal semacam itu? Mengatur wilayah publik. Memastikan agar perilaku warga tidak melanggar hak-hak warga lainnya. Dalam konteks jalanan ibukota misalnya, negara harus memastikan bahwa pemotor tidak melanggar hak pejalan kaki dengan naik ke trotoar. Juga mesti memberi jaminan bahwa pemotor yang berada di jalur yang benar tidak tertabrak para pemotor yang melawan arus.

Saya cukup khawatir, jika ketidakhadiran negara di ruang publik terlanjur menjadi hal biasa, maka pelanggaran hak-hak warga oleh sesama warga akan banyak terjadi. Secara sosial, hal ini akan berbahaya karena siapapun yang punya power lebih besar di ruang publik akan menjadi dominan. Misalnya, para pemotor akan menganggap wajar naik ke trotoar dan menyisihkan pejalan kaki. Secara politik dan hukum, saya khawatir otorita di wilayah tersebut akan kehilangan legitimasinya sehingga muncul pandangan bahwa peraturan dapat dihiraukan seenaknya. Lebih lanjut, hal ini menyebabkan munculnya kerentanan sosial.

Argumentasi Friedmann bahwa Indonesia adalah “messy state” barangkali tidak relevan lagi saat ini. Namun demikian, ketidakhadiran negara di berbagai ranah publik dan menimbulkan kekacauan menunjukkan bahwa negara masih juga belum mampu menjalankan perannya secara optimal. Saya kemudian berpikir bahwa absennya negara barangkali menunjukkan ketidakmampuan institusi-institusi negara untuk menjadi penanggungjawab atas tugas dan fungsinya. Jika apa yang saya pikirkan benar adanya, penguatan dan peningkatan kapasitas institusi negara menjadi krusial untuk dilakukan. Bukankah negara memang harus mampu menjangkau seluruh wilayah tanggung jawabnya, seluas dan sejauh apapun itu?