(Tiba-tiba saya pengen nulis soal politik)

Apa itu legitimasi politik? Terdapat berbagai pengertian dari ilmuwan-ilmuwan politik. Namun, jika dirangkum, kira-kira legitimasi (politik) adalah tingkat kepercayaan atau penerimaan suatu Pemerintahan oleh rakyatnya. Secara sederhana, makin tinggi legitimasi, makin patuh rakyat. Maka, pada suatu Pemerintahan yang legitimate, jarang ditemui kekerasan sosial, pergantian otoritas secara inkonstitusional, dan pelanggaran hukum yang masif.

Max Weber, sosiolog Jerman, menyebutkan bahwa ada tiga macam otoritas sebagai sumber legitimasi, yaitu 1) Tradisional; 2) Kharismatik; dan 3) Legal-rasional.

Tipe pertama pada umumnya terjadi pada masa dimana masyarakat masih berkumpul dalam suku-suku atau pada kekaisaran kuno, dimana kepemimpinan diwariskan secara tradisional, misalnya secara turun-temurun. Contohnya, Kaisar-Kaisar Jepang dahulu selalu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Dewa Matahari, yang kemudian diyakini oleh rakyatnya sebagai kebenaran. Secara demikian, kekuasaan sang Kaisar menjadi legitimate. Saat ini, cara seperti ini sudah sangat jarang ditemui. Namun bukan berarti tak ada. Contohnya adalah Korea Utara yang sampai saat ini masih ‘berhasil’ menjaga tertib sosial dengan keluarga Kim pada pucuk kekuasaan.

Tipe kedua jamak ditemui di abad 20, dimana banyak terjadi revolusi di dunia ketiga, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin revolusioner yang, entah kenapa, kharismatis. Beberapa contoh penguasa yang memiliki karakter seperti itu antara lain adalah Mustafa Kemal Pasha di Turki, Gamal Abdul Nasser di Mesir dan Sukarno di Indonesia. Umumnya, pemimpin-pemimpin itu memiliki pesona pribadi dan dominan secara psikologis. Jika mendengar cerita kakek saya tentang Bung Besar (demikian Sukarno dijuluki oleh kawan-kawan politiknya), soal kharisma ini memang bukan mitos. Kharisma Bung Besar memang luar biasa. Saat  Bung Besar berpidato misalnya, semua yang hadir seperti tersihir mendengarkan, dan setelah usai, retorika yang disebarkan Sukarno mampu mempengaruhi orientasi sikap para pendengarnya. Namun demikian, hampir semua dari nama-nama pemimpin kharismatis saat itu kemudian menjadi penguasa yang otoriter. Selain itu, mereka juga seringkali kesulitan dalam menemukan suksesor. Tak sedikit pula diantaranya kehilangan legitimasinya dan lalu terlempar dari kekuasaan.

Tipe ketiga merupakan praktek yang mudah ditemui di era Pemerintahan modern saat ini, yaitu legal rasional. Bahwa legitimasi dibangun melalui institusi-institusi negara yang menerbitkan dan menegakkan tertib sosial. Legitimasi model ini hanya bisa didapatkan melalui proses dan prosedur yang rasional. Misalnya, pemilihan pemimpin dilakukan melalui prosedur yang legal dan terpercaya. Lalu setelah terpilih, ia menjalankan Pemerintahan secara akuntabel, terbuka dalam pengambilan keputusan, mewujudkan program kerja secara profesional, dan sebagainya.

Jika digolongkan, legitimasi di Indonesia saat ini termasuk dalam tipe ketiga. Untuk menjalankan fungsinya, negara memiliki institusi politik dengan pembagian tugas yang jelas. Hal ini tentu saja merupakan kemajuan yang cukup berarti. Namun demikian, patut dicermati bahwa proses munculnya legitimasi hanya merupakan syarat minimal dari sebuah negara dapat berjalan normal. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kemudian institusi yang legitimate cukup kredibel, kuat dan efektif dalam menjalankan fungsinya? Sebab pada akhirnya, legitimasi hanya akan benar teruji ketika institusi-institusi yang ada bekerja.